Evaluasi Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon

Jeane Mantiri(1), Abdul R. Dilapanga(2), Christo Mongi(3),


(1) FIS UNIMA
(2) FIS UNIMA
(3) FIS UNIMA
Corresponding Author

Abstract


Abstrak— Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsi secara administrasi pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan teknik pengumpulan data yaitu: observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum evaluasi pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon dapat dikatakan efektif berdasar target capaian dokumen yakni: 1). Kartu Keluarga mencapai 89% sampai 91%, 2). KTP mencapai 92% sampai 94%, 3). Akta Kelahiran mencapai 70% sampai 90%, 4). Akta Kematian mencapai 42% sampai 79%, 5). Akta Perkawinan mencapai 53% sampai 79%. Target capaian
seharusnya 100 %, mengingat dokumen kependudukan dan pencatatan Sipil berhubungan dengan identitas penduduk yang harus jelas dan pasti. Untuk itu disarankan sebaiknya: pencapaian administrasi pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkaitan dengan lima dokumen yakni: 1). Kartu Keluarga, 2). KTP, 3). Akta Kelahiran 4). Akta Kematian, 5). Akta Perkawinan sebaiknya mencapai 100% untuk menjamin kepastian identitas penduduk dan warga negara sebagai dokumen negara.


References


Abdul Rahman Dilapanga, (2016), EvaluasiWajib Belajar Pendidikan Dasar, Manado: Yayasan Makaria Waya.

Nanang Fattah, (2004). Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan dewan sekolah. Bandung: Bani quraisy.

Arkinto S. Jabar, C (2010), Evaluasi Program, Jakarta : Bumi Aksara

Abdul Wahab, Solichin. 1997. Evaluasi Kebijakan Publik. Penerbit FIA UNIBRAW dan IKIP MALANG.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Nugroho. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta PT. Elex Media Komputindo.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.


Full Text: PDF

Article Metrics

Abstract View : 586 times
PDF Download : 104 times

DOI: 10.36412/jan.v1i2.1634

Refbacks

  • There are currently no refbacks.